Tentang Kami
Sejarah Perusahaan
Pada awal dekade 1970an, Teologi Pembebasan mulai berkembang dari Amerika Latin yang dengan cepat cepat mewarnai Gereja-Gereja di dunia, termasuk Asia (Dewan Gereja Asia/DGA) dan kemudian sampai pula di Indonesia (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia/PGI) termasuk GBKP (Gereja Batak Karo Protestan). Teologi ini menyuarakan terjadinya pembebasan dari ketertindasan, termasuk juga ketertindasan finansial/kemiskinan. Pergumulan teologis di kalangan Gereja Indonesia mengenai hal tersebut tergambar dalam Konsultasi Teologi tahun 1970 di Sukabumi yang menghasilkan konsep “Pergumulan Rangkap” dan Sidang Raya DGI tahun 1971 di Pematang Siantar dengan thema : “Diutus Ke Dalam Dunia”.
Dewan Gereja Asia menjabarkan lebih lanjut Teologi ini dengan melihat peran penting lembaga keuangan mikro seperti Credit Union dan Rural Bank (Bank Perekonomian Rakyat) sebagai alat yang efektif untuk pembebasan dari kemiskinan tersebut. Fenomena perkembangan Grameen Bank di Bangladesh yang digagas Prof. Muhammad Yunus kemudian menjadi inspirasi penting bagi implementasi Teologi ini.

Pendirian bank perekonomian rakyat di lingkungan pelayanan GBKP digagas oleh Pdt Borong Tarigan setelah pada tahun 1976 mengikuti kursus Dewan Gereja Asia yang diadakan di Filipina. Dalam pertemuan tersebut semakin kuat kesadaran bahwa Gereja bisa efektif berpartisipasi dalam pembangunan global, khususnya dalam rangka melawan kemiskinan, jika memiliki lembaga keuangan yang berorientasi pada kebutuhan jemaat dan masyarakat di sekitarnya. Gagasan tersebut juga disampaikan kepada rekan-rekan sesama Pendeta GBKP dan mendapat sambutan hangat terhadap tujuan pokoknya yaitu untuk melawan kemiskinan dengan memerangi praktek rentenir demi meningkatkan kesejahteraan jemaat dan masyarakat. Namun terhadap gagasan bahwa sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah bank perekonomian rakyat, banyak yang tidak antusias bahkan menentangnya. Kalangan yang berbeda pendapat menganggap bahwa Gereja belum siap untuk memiliki bank dan lebih baik memilih sarana koperasi/CU yang lebih sederhana.
Walaupun kontroversi masih terjadi namun gagasan Pdt. Borong Tarigan tersebut kemudian didukung penuh oleh rekan-rekannya terutama yaitu Pdt. Elieser Perpulungen Gintings, Pdt Musa Sinulingga, Pdt. Selamat Barus, Pdt. Usman S. Meliala, dan Pt. Drs. Jhony Ginting. Pdt. Borong Tarigan yang kemudian menjadi Kepala Biro Padat Karya pada Departemen Partisipasi Pembangunan GBKP mengakomodasi gagasan untuk mengembangkan CU namun hal tersebut dilaksanakan tetap dalam rangka mewujudkan gagasan yang lebih besar yaitu pendirian Bank Perekonomian Rakyat yang mungkin lebih rumit daripada CU tetapi diyakini lebih kokoh secara manajerial dan lebih mampu meraih kepercayaan masyarakat.
Dalam perkembangannya, walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat namun secara umum telah muncul kesadaran di kalangan Pendeta GBKP bahwa praktek rentenir di Tanah Karo sangat merugikan dan menjajah masyarakat luas dan jemaat GBKP khususnya. Manakala perlawanan terhadap cengkeraman rentenir itu tidak dapat lagi sepenuhnya diharapkan dari pihak-pihak lain termasuk pemerintah maka Gereja perlu ikut terjun langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada sisi lain dana-dana yang dikelola Gereja untuk kesejahteraan sosial seringkali tidak bisa berkembang karena salah kelola. Karena itu muncul kesadaran bahwa Gereja perlu memiliki lembaga keuangan mikro yang baik dan kuat sebagai sumbangsih Gereja terhadap kesejahteraan masyarakat/jemaat dengan melampaui batas-batas suku, agama, ras, dan golongan (SARA).
Karena tidak ada rohaniwan GBKP yang memiliki pengalaman dan kemampuan teknis untuk mendirikan bank perekonomian rakyat maka gagasan yang telah ada sejak tahun 1976 tersebut tak kunjung terwujud. Baru pada tahun 1990 Pdt Borong Tarigan menemukan orang yang memiliki kemampuan tersebut, yaitu Mangara Pintor Ambarita, mantan Kepala Cabang BRI Kabanjahe, yang juga memiliki komitmen untuk memajukan lembaga keuangan mikro. MP Ambarita kemudian diundang dan diminta untuk secara teknis mewujudkan gagasan yang telah ada tersebut agar menjadi kenyataan. MP Ambarita kemudian membuat surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan ijin prinsip dan ijin operasional PT BPR Pijer Podi Kekelengen.
Pada tanggal 23 Desember 1991 didirikanlahlah PT BPR Pijer Podi Kekelengen yang dituangkan dalam Akta no 60 Notaris Pagit Maria Tarigan, SH. Pada hari yang sama langsung pula dibuat pula surat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Pijer Podi Kekelengen kepada Departemen Keuangan RI dengan surat No. 001/BPR-PPK/1991 tanggal 23 Desember 1991 yang ditanda tangani oleh Pdt. Borong Tarigan. Surat tersebut kemudian diterima oleh Departemen Keuangan pada tanggal 27 Desember 1991 dan kemudian membuat surat balasan dengan surat nomor : S – 149/MK.13/1992 tanggal 28 Januari 1992 yang memberikan persetujuan prinsip pendirian bank perekonomian rakyat yang selanjutnya harus diikuti dengan pengajuan ijin operasional.
Persiapan demi persiapan terus dilakukan untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan ijin operasional, namun kendala demi kendala terus juga mengiringi yang hampir menimbulkan keputusasaan. Surat permohonan ijin operasional diajukan kepada Departemen Keuangan dengan surat bernomor 002/BPR-PPK/1992 dan 003/BPR-PPK/1992 namun masih belum memenuhi syarat. Kemudian dengan bantuan Ir. Jusman Purba yang melakukan penyempurnaan proposal permohonan ijin operasional tersebut maka diajukan kembali permohonan ijin operasional kepada Departemen Keuangan melalui surat no. 04/BPR-PPK/1992 tertanggal 1 Oktober 1992. Surat tersebut akhirnya direspon oleh Departemen Keuangan RI dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-081/KM.17.1992 tentang Pemberian Ijin Usaha/Operasional BPR Pijer Podi Kekelengen tertanggal 13 Nopember 1992. Sehubungan dengan persiapan-persiapan operasionalnya maka baru pada tanggal 11 Januari 1993, PT BPR Pijer Podi Kekelengen memulai operasionalnya kepada publik.
Seiring dengan perkembangan perusahaan maka perluasan jaringan Kantor tetap digiatkan, yaitu : Kantor Cabang Berastagi (1995), Kantor Cabang Hamparan Perak (1996), Kantor Cabang Perumnas Simalingkar Medan (2002) yang kemudian pada tahun 2018 pindah ke Simpang Pos, Kantor Cabang Simpang Selayang (2014), Kantor Cabang Kabanjahe (2021), dan Kantor Kas Deli Tua (2026). Pemegang saham pengendali perusahaan ini sejak awal berdirinya sampai saat ini adalah Yayasan Ate Keleng Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) sementara itu Direktur dan Komisaris Utama perusahaan ini pada awal berdirinya adalah Bapak MP Ambarita dan Bapak Pt. Drs Johny Ginting. Para pegawai perdana ketika peresmian operasional perdana kepada publik 11 Januari 1993 adalah Amosi Telaumbanua SE, Erlinawaty Sukatendel BA, Ir. Ester Murniati Tarigan, Dra. Etna Rosini br Barus, Helpiani Kaban, Dra Jubileum Sinulaki, Dra. Leleh Ginting, Dra. Lusia Peranginangin, Dra. Muriati Ginting, Robin Sinuraya BBA, Dra. Rosianna Sembiring, dan Dra. Srimalasinha Sebayang. Seiring dengan perkembangan perusahaan terdapat pula penambahan anggota Direksi, antara lain: Ir Rido Tarigan (1997), Amosi Telaumbanua, SE (2000), Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan (2008), Rendra Amor Ginting (2013), Endang Evangelia br Tarigan (2023).
Dewan Komisaris BPR-PPK sejak awal berdirinya sampai saat ini pada umumnya adalah rohaniwan GBKP dan mantar Direksi BPR Pijer Podi Kekelengen. Suksesi Dewan Komisaris terjadi pada tahun 2006 dengan pengunduran diri Pdt. Borong Tarigan (Komisaris Utama) dan Pt. Drs Johny Ginting (Komisaris Anggota) Bersamaan dengan itu Pdt. Agustinus Pengarapen Purba diangkat sebagai Komisaris Anggota yang baru dan Pdt. Dr. Elieser Perpulungen Gintings diangkat menjadi Komisaris Utama. Suksesi berikutnya terjadi pada tahun 2010 dengan berhentinya Pdt. Dr. Elieser Perpulungen Gintings (Komisaris Utama), Pdt. US Meliala (Komisaris Anggota), dan MP Ambarita (Direktur Utama). Seiring dengan itu Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT BPR Pijer Podi Kekelengen. Susunan Dewan Komisaris setelah suksesi tersebut adalah Pdt Agustinus Pengarapen Purba sebagai Komisaris Utama dengan Pdt Selamat Barus dan Pdt Musa Sinulingga sebagai Komisaris Anggota.
Suksesi berikutnya terjadi pada tahun 2013 di mana Pdt Musa Sinulingga berhenti sebagai Komisaris Anggota dan digantikan oleh Pt Ir Rido Tarigan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur. Drs Rendra Amor Ginting masuk ke jajaran Direksi dan Pdt Bumaman Teodeki Tarigan menjadi Direktur Utama defenitif. Suksesi berikutnya terjadi tahun 2018 dengan meninggalnya Pdt Selamat Barus yang kemudian digantikan oleh Pt Mulia Peranginangin. Selanjutnya pada tahun 2020, Bapak Pt Mulia Peranginangin menjadi Komisaris Utama menggantikan Bapak Pdt Agustinus Pengarapen Purba yang meninggal dunia. Suksesi selanjutnya terjadi pada tahun 2023 ketika Bapak Pt. Ir. Rido Tarigan mengundurkan diri dari jabatan Komisaris. Posisinya digantikan Bapak Amosi Telaumbanua. Posisi Direktur Operasional kemudian dijabat oleh Bapak Rendra Amor Ginting dan posisi Direktur Kepatuhan dijabat oleh Ibu Endang Evangelia br Tarigan.
Pada awal berdirinya, BPR ini hanya memiliki modal dasar sebesar Rp. 50 juta dimana hanya Rp. 28 juta dalam bentuk uang tunai. Pada akhir tahun pertama berdirinya (1993), total aset perusahaan mencapai Rp 432 juta yang pada tahun 2010 telah berkembang mencapai Rp 30 Miliar. Pada tanggal 29 Mei 2015 untuk pertamakalinya total aset mencapai Rp 100 Miliar yang terus berkembang sehingga pada tanggal 24 September 2019 untuk pertamakalinya mencapai Rp 250 Miliar (seperempat triliun). Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2022 total aset untuk pertamakalinya mencapai Rp 333 Miliar (sepertiga triliun) dan pada tanggal 23 Juli 2025 untuk pertamakalinya mencapai Rp 500 Miliar (setengah triliun). Saat ini (Agustus 2026), total aset perusahaan telah melampaui Rp 625 Miliar.
Modal setor perusahaan saat ini sebesar Rp 18,2 Miliar dengan rincian kepemilikannya adalah sebagai berikut:
1. Yayasan Ate Keleng GBKP : 53,13%
2. Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega : 24,89%
3. Koperasi Konsumen Pekerja Bank Pijer Podi Kekelengen : 21,98%
Susunan kepengurusan saat ini yaitu Bapak Pt. Mulia Peranginangin, SE (Komisaris Utama), Bapak Amosi Telaumbanua, SE (Komisaris Anggota), Bapak Pdt. Dr. Bumaman Teodeki Tarigan, MM (Direktur Utama), Bapak Drs. Rendra Amor Ginting (Direktur Operasional), Ibu Endang Evangelia br Tarigan, S. Kom (Direktur Kepatuhan) yang mengorganisasikan 235 orang pegawai untuk melayani nasabah penabung sebanyak 42.538 rekening, nasabah deposito sebanyak 1.234 rekening, dan nasabah peminjam sebanyak 6.569 rekening.
Selama 15 tahun berturut-turut (2012-2026), BPR Pijer Podi Kekelengen mendapatkan Infobank BPR Award dari Majalah Infobank, majalah ekonomi-perbankan terkemuka di Indonesia. Pada tahun 2016 mendapatkan Infobank BPR Golden Award untuk kinerja 5 tahun berturut-turut dengan predikat sangat bagus dan pada tahun 2021 mendapatkan Infobank BPR Platinum Award untuk kinerja 10 tahun berturut-turut dengan predikat sangat bagus. Pada tahun 2026, BPR Pijer Podi Kekelengen mendapatkan penghargaan Top 100 BPR Terbaik di Indonesia dari lembaga pemeringkat The Finance atas kinerja yang sangat baik selama 6 (enam) tahun berturut-turut.