Bank Pijer Podi Kekelengen

Pada awal dekade 1970an, Teologi Pembebasan mulai berkembang dari Amerika Latin yang dengan cepat cepat mewarnai Gereja-Gereja di dunia, khususnya Asia (Dewan Gereja Asia/DGA) dan kemudian sampai pula di Indonesia (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia/PGI) termasuk GBKP (Gereja Batak Karo Protestan). Teologi ini menyuarakan terjadinya pembebasan dari ketertindasan, termasuk juga ketertindasan finansial/kemiskinan. Dewan Gereja Asia menjabarkan lebih lanjut Teologi ini dengan melihat peran penting lembaga keuangan mikro seperti Credit Union dan Rural Bank (Bank Perkreditan Rakyat) sebagai alat yang efektif untuk pembebasan dari kemiskinan tersebut. Fenomena perkembangan Grameen Bank di Bangladesh yang digagas Prof. Muhammad Yunus kemudian menjadi inspirasi penting bagi implementasi Teologi ini.

 

Pendirian bank perkreditan rakyat di lingkungan pelayanan GBKP digagas oleh Pdt Borong Tarigan setelah pada tahun 1976 mengikuti kursus Dewan Gereja Asia yang diadakan di Filipina. Dalam pertemuan tersebut semakin kuat kesadaran bahwa Gereja bisa efektif berpartisipasi dalam pembangunan global, khususnya dalam rangka melawan kemiskinan, jika memiliki lembaga keuangan yang berorientasi pada kebutuhan jemaat dan masyarakat di sekitarnya. Gagasan tersebut juga disampaikan kepada rekan-rekan sesama Pendeta GBKP dan mendapat sambutan hangat terhadap tujuan pokoknya yaitu untuk melawan kemiskinan dengan memerangi praktek rentenir demi meningkatkan kesejahteraan jemaat dan masyarakat. Namun terhadap gagasan bahwa sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah bank perkreditan rakyat, banyak yang tidak antusias bahkan menentangnya. Kalangan yang berbeda pendapat menganggap bahwa Gereja belum siap untuk memiliki bank dan lebih baik memilih sarana koperasi/CU yang lebih sederhana.

 

Walaupun kontroversi masih terjadi namun gagasan Pdt. Borong Tarigan tersebut kemudian didukung penuh oleh rekan-rekannya terutama yaitu Pdt. DR. E.P. Gintings, Pdt Musa Sinulingga, Pdt. Selamat Barus, Pdt. Usman S. Meliala, dan Pt. Drs. Jhony Ginting. Pdt. Borong Tarigan yang kemudian menjadi Kepala Biro Padat Karya pada Departemen Partisipasi Pembangunan GBKP mengakomodasi gagasan untuk mengembangkan CU namun hal tersebut dilaksanakan tetap dalam rangka mewujudkan gagasan yang lebih besar yaitu pendirian Bank Perkreditan Rakyat yang mungkin lebih rumit daripada CU tetapi diyakini lebih kokoh secara manajerial dan lebih mampu meraih kepercayaan masyarakat.

Dalam perkembangannya, walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat namun secara umum telah muncul kesadaran di kalangan Pendeta GBKP bahwa praktek rentenir di Tanah Karo sangat merugikan dan menjajah masyarakat luas dan jemaat GBKP khususnya. Manakala perlawanan terhadap cengkeraman rentenir itu tidak dapat lagi sepenuhnya diharapkan dari pihak-pihak lain termasuk pemerintah maka Gereja perlu ikut terjun langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gereja perlu membangun lembaga keuangan mikro sebagai sumbangsih Gereja terhadap masyarakat dan jemaat dengan melampaui batas-batas suku, agama, ras, dan golongan (SARA).

 

Karena tidak ada rohaniwan GBKP yang memiliki pengalaman dan kemampuan teknis untuk mendirikan bank perkreditan rakyat maka gagasan yang telah ada sejak tahun 1976 tersebut tak kunjung terwujud. Baru pada tahun 1990 Pdt Borong Tarigan menemukan orang yang memiliki kemampuan tersebut, yaitu Mangara Pintor Ambarita, mantan Kepala Cabang BRI Kabanjahe, yang juga memiliki komitmen untuk memajukan lembaga keuangan mikro. MP Ambarita kemudian diundang dan diminta untuk secara teknis mewujudkan gagasan yang telah ada tersebut agar menjadi kenyataan. MP Ambarita kemudian membuat surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan ijin prinsip dan ijin operasional PT BPR Pijer Podi Kekelengen.

 

Pada tanggal 23 Desember 1991 dibuatlah akta pendirian PT BPR Pijer Podi Kekelengen yang dituangkan dalam Akta no 60 Notaris Pagit Maria Tarigan, SH. Pada hari yang sama langsung pula dibuat pula surat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Pijer Podi Kekelengenkepada Departemen Keuangan RI dengan surat No. 001/BPR-PPK/1991 tanggal 23 Desember 1991 yang ditanda tangani oleh Pdt. Borong Tarigan. Surat tersebut kemudian diterima oleh Departemen Keuangan pada tanggal 27 Desember 1991 dan kemudian membuat surat balasan dengan surat nomor : S – 149/MK.13/1992 tanggal 28 Januari 1992 yang memberikan persetujuan prinsip pendirian bank perkreditan rakyatyang selanjutnya harus diikuti dengan pengajuan ijin operasional.

 

Persiapan demi persiapan terus dilakukan untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan ijin operasional, namun kendala demi kendala terus juga mengiringi yang hampir menimbulkan keputusasaan. Surat permohonan ijin operasional diajukan kepada Departemen Keuangan dengan surat bernomor  002/BPR-PPK/1992 dan 003/BPR-PPK/1992 namun masih belum memenuhi syarat. Kemudian dengan bantuan Ir. Jusman Purba yang melakukan penyempurnaan proposal permohonan ijin operasional tersebut maka diajukan kembali permohonan ijin operasional kepada Departemen Keuangan melalui surat  no. 04/BPR-PPK/1992 tertanggal 1 Oktober 1992. Surat tersebut akhirnya direspon oleh Departemen KeuanganRI dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor : Kep-081/KM.17.1992 tentang Pemberian Ijin Usaha/Operasional BPR – Pijer Podi Kekelengen tertanggal 13 Nopember 1992. Sehubungan dengan persiapan-persiapan operasionalnya maka baru pada  tanggal 11 Januari 1993, PT. BPR – Pijer Podi Kekelengen memulai operasionalnya kepada publik yang ditetapkan pula menjadi tanggal berdirinya PT BPR Pijer Podi Kekelengen. Dengan melihat latar belakang tersebut pada hakekatnya BPR PPK didirikan dan dimiliki oleh GBKP.

 

Seiring dengan perkembangan perusahaan maka Kantor Cabang juga dibuka antara lain di Berastagi (1995), Hamparan Perak (1996), dan Perumnas Simalingkar Medan (2002).Pemegang saham pengendali perusahaan ini sejak awal berdirinya sampai saat ini adalah Yayasan Ate Keleng Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) sementara itu Direktur Utama dan Komisaris Utama perusahaan ini pada awal berdirinya adalah MP Ambarita dan Pt. Drs Johny Ginting. Para pegawai perdana ketika peresmian operasional perdana kepada publik 11 Januari 1993 adalah Amosi Telaumbanua SE, Erlinawaty Sukatendel BA, Ir. Ester Murniati Tarigan,Dra. Etna Rosini br Barus, Helpiani Kaban, Dra Jubileum Sinulaki, Dra. Leleh Ginting, Dra. Lusia Peranginangin, Dra. Muriati Ginting, Robin Sinuraya BBA, Dra. Rosianna Sembiring, dan Dra. Srimalasinha Sebayang. Seiring dengan perkembangan perusahaan terdapat pula penambahan anggota Direksi, antara lain: Pt. Ir. Rido Tarigan (1997), Amosi Telaumbanua, SE (2000), dan Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, S.Si, SIP (2008), Drs. Rendra Amor Ginting (2013).

Dewan Komisaris BPR-PPK sejak awal berdirinya sampai saat ini terdiri dari rohaniwan GBKP. Regenerasi Dewan Komisaris terjadi pada tahun 2006 dengan pengunduran diri Pdt. Borong Tarigan (Komisaris Utama) dan Pt. Drs Johny Ginting (Komisaris Anggota) Bersamaan dengan itu Pdt. Agustinus PengarapenPurba diangkat sebagai Komisaris Anggota yang baru dan Pdt. Dr. EP Gintings diangkat menjadi Komisaris Utama. Regenerasi kembali  terjadi pada tahun 2010 dengan berhentinya DR. M.P. Ambarita (Direktur Utama), Pdt. DR. E.P. Gintings (Komisaris Utama) dan Pdt. U.S. Meliala (Komisaris Anggota). Pada tahun 2013, Pdt. Musa Sinulingga mengundurkan diri dari jajaran Dewan Komisaris dan digantikan oleh Pt. Ir. Rido Tarigan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur. Pada tahun 2018, Pdt. Selamat Barus meninggal dunia dan digantikan oleh Pt. Mulia Perangin-angin, SE.

 

Pada awal berdirinya perusahaan ini hanya memiliki modal dasar sebesar Rp. 50 juta dimana hanya Rp. 28 juta dalam bentuk uang tunai. Pada akhir tahun pertama berdirinya (1993), total aset perusahaan mencapai Rp 432 juta yang pada tahun 2010 telah berkembang mencapai Rp 30 Miliar. Pada tanggal 29 Mei 2015 untuk pertamakalinya total aset mencapai Rp 100 Miliar yang terus berkembang sehingga pada tanggal 24 September 2019 untuk pertamakalinya mencapai Rp 250 Miliar (seperempat triliun). Susunan kepengurusan saat ini yaitu Pdt. Agustinus PengarapenPurba (Komisaris Utama), Pt. Mulia Perangin-angin, SE (Komisaris Anggota), Pt. Ir. Rido Tarigan (Komisaris Anggota), Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM (Direktur Utama), Amosi Telaumbanua, SE (Direktur Operasional), Drs. Rendra Amor Ginting (Direktur Kepatuhan).

 

Saat ini (Oktober 2019), total aset perusahaan telah mencapai Rp 254 Miliar dengan jumlah nasabah penyimpan sebanyak 36.576 rekening dan nasabah peminjam sebanyak 7.097 rekening. Modal setor perusahaan saat ini sebesar Rp 10 Miliar dengan rincian kepemilikannya adalah sebagai berikut:

  1. Yayasan Ate Keleng GBKP :  Rp 10 Miliar (80%)
  2. Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega :  Rp 1,2 Miliar (12%)
  3. Koperasi Konsumen Pekerja Bank Pijer Podi Kekelengen :  Rp 800 juta (8%)

 

Selama 8 tahun berturut-turut (2012-2019), BPR kita mendapatkan Infobank BPR Award dari Majalah Infobank, majalah ekonomi – perbankan terkemuka di Indonesia. Pada saat ini seluruh kantor PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah terhubung secara online dan didukung oleh lebih dari 130 unit mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk melayani nasabah, khususnya apabila melakukan transaksi di luar kantor.